Presiden Ambil Alih Kebijakan Empat Pulau, Anggota DPR RI Aceh Minta Kemendagri Diberikan Sanksi

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menempuh langkah untuk menyelesaikan sengketa batas pulau yang menjadi perdebatan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Keputusan tersebut diambil setelah adanya komunikasi intens antara DPR dan Presiden Prabowo Subianto, untuk memutuskan langkah terbaik penyelesaian masalah tersebut.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” ujar Dasco kepada wartawan, Sabtu (14/06) dilansir dari detik.com

Dasco melanjutkan bahwa Prabowo menargetkan pengambilan keputusan terkait pemindahan status empat pulau tersebut dapat diselesaikan dalam pekan depan. Ia menegaskan bahwa Presiden akan mengumumkan keputusannya setelah proses tersebut rampung.

“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” tambah Dasco.

SK Kemendagri yang menetapkan Empat Pulau menjadi milik Provinsi Sumatera Utara ini menimbulkan kegaduhan di berbagai lapisan masyarakat, berbagai tanggapan dari kalangan legislatif, khususnya dari anggota DPR asal Aceh.

Muslim Ayub, anggota DPR dari Daerah Pemilihan Aceh I, menyatakan bahwa Presiden harus memberikan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas keluarnya keputusan kontroversial terkait status empat pulau yang sebelumnya masuk wilayah Aceh Singkil namun kemudian diubah menjadi bagian dari Sumatera Utara.

Muslim menilai, keputusan Mendagri tersebut memicu ketegangan dan sengketa antara kedua provinsi, serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan. Ia juga mengkritisi peran DPR yang dianggap kurang maksimal dalam menyikapi isu ini.

“Keputusan kontroversial itu sudah menghebohkan jagat maya dan membuat masyarakat was-was. Kami ini kan pilihan dari rakyat, tapi seolah-olah kami tidak bertanggung jawab terhadap pengambilan empat pulau,” ujar Muslim dalam diskusi daring membahas konflik tersebut.

Lebih jauh, Muslim menegaskan bahwa Presiden Prabowo diyakini akan mengambil kebijakan yang menguntungkan. Ia juga menyarankan agar Mendagri Tito diberikan peringatan keras sebagai bentuk tanggung jawab atas kehebohan yang terjadi.

“Kalau saya gubernur, saya akan pecat pejabat yang membuat keputusan yang menghebohkan masyarakat. Tapi, tentu kita berharap Presiden akan mengambil langkah tepat dan adil,” tuturnya.

Sebelumnya, keputusan Kemendagri yang mengubah status empat pulau dari wilayah Aceh menjadi milik Sumatera Utara telah memicu gejolak dan kekhawatiran di masyarakat serta memperburuk dinamika hubungan antarprovinsi.

Hingga saat ini, pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik agar konflik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku.