Presiden Tegaskan Pejabat Terbukti Melakukan Pelanggaran Ganti
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
- visibility 100
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada pejabat, termasuk kepala negara dan kepala daerah, yang tidak bisa diganti apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan tugas secara baik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (28/08).
Dalam kesempatan itu, Prabowo secara tegas menyatakan, “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya enggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti.” Ia pun menegaskan kembali pernyataannya dengan menunjuk dadanya sendiri, sebagai simbol bahwa posisi pejabat bisa dicopot jika terbukti melakukan kesalahan.
Prabowo juga menegaskan bahwa pejabat di semua level, mulai dari kepala daerah hingga pejabat perusahaan negara (BUMN), tidak terkecuali dari kemungkinan pergantian apabila tidak menjalankan tugas dengan baik. “Bupati enggak beres, bupati bisa diganti,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan juga menyindir sikap sejumlah bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merasa tidak bisa digantikan. Ia menilai, beberapa direksi BUMN bersikap seolah-olah mereka adalah raja yang tak tersentuh oleh aturan pergantian.
“Ada itu, direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaan punya neneknya sendiri,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang kebal terhadap sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Acara APKASI Otonomi Expo 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan daerah untuk membahas berbagai isu otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan Prabowo ini menegaskan pesan bahwa integritas dan kinerja pejabat menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan daerah.
- Penulis: mediagramindo
