Tuntutan Demonstran Timur Leste Dipenuhi Anggota Parlemen
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
- visibility 113
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Timor Leste – Dalam voting terbaru, mayoritas anggota parlemen Timor Leste menyetujui rancangan undang-undang (UU) yang menghapuskan pensiun seumur hidup bagi anggota parlemen, mantan presiden, perdana menteri, dan menteri kabinet.
Pembatalan ini dilakukan menyusul unjuk rasa yang dipimpin mahasiswa yang menentang fasilitas mewah untuk para pejabat di Timor Leste. Secara resmi, sebanyak 62 anggota parlemen memberikan suara mendukung tuntutan para demonstran.
Langkah tersebut disetujui melalui voting yang digelar pada Jumat waktu setempat. Rancangan UU ini bertujuan menghapuskan hak pensiun seumur hidup bagi sejumlah jabatan publik besar, termasuk anggota parlemen, mantan presiden, perdana menteri, dan menteri kabinet.
Dalam momen setelah pemungutan suara, Olinda Guterres, anggota parlemen dari Partai Khunto, menyampaikan pernyataan kepada para mahasiswa yang tengah berunjuk rasa. “Kepada seluruh mahasiswa, tuntutan Anda telah dipenuhi. Mohon hentikan unjuk rasa,” ujarnya, Jumat (26/09).
Unjuk rasa besar sempat pecah pekan lalu di ibu kota Dili, ketika ribuan demonstran menuntut parlemen membatalkan rencana pembelian mobil dinas baru jenis SUV senilai sekitar US$ 4,2 juta untuk para anggota parlemen.
Aksi tersebut menjadi konteks penting bagi pembahasan kebijakan pembiayaan jabatan publik itu.
RUU ini muncul sebagai respons atas kritik publik mengenai tunjangan jabatan publik dan biaya operasional para pejabat. Para pendukung beralasan perubahan ini akan memperkuat akuntabilitas anggaran negara.
Pihak oposisi maupun beberapa anggota parlemen lainnya belum merilis komentar lanjutan terkait potensi dampak jangka panjang UU pada kompensasi pejabat publik lainnya.
Pemerintah setempat belum memberikan pernyataan resmi tambahan setelah hasil voting, namun beberapa analis menilai langkah ini bisa menjadi sinyal komitmen terhadap reformasi insentif publik.
- Penulis: mediagramindo
