Dua Ratus Ribu Orang Telah Keluar Dari Belenggu Kemiskinan, Kata Cak Imin

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 210.000 orang pada bulan Maret 2025, dibandingkan data bulan September 2024. Penurunan ini menjadi indikator positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di tanah air.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat sebagai langkah strategis menanggapi penurunan angka kemiskinan tersebut. Ia menegaskan, fokus utama adalah memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya termasuk kategori miskin.

“Sebanyak 210.000 orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” ujar Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/07).

Ia menambahkan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat akan mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Selain itu, upaya pemberdayaan juga difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem.

Cak Imin menjelaskan bahwa program pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Ia menegaskan, model-model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan akan terus dikembangkan, termasuk melalui optimalisasi dana keumatan, kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kolaborasi dengan swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026 menjadi prioritas kami dan terus kami kejar melalui berbagai inovasi dan sinergi,” katanya.

Muhaimin menambahkan, data terbaru dari BPS akan menjadi landasan utama bagi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, pengambilan kebijakan berbasis data sangat penting agar program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif, terutama dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dengan penurunan angka kemiskinan ini, pemerintah berharap dapat terus memperkuat upaya pemberdayaan yang menyentuh akar permasalahan dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.