Perbedaan Data Kemiskinan Indonesia Versus Bank Dunia: Perspektif dan Kontroversi

Medan – Topik kemiskinan di Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat setelah dirilisnya laporan Macro Poverty Outlook oleh Bank Dunia edisi April 2025. Data yang menyebutkan bahwa 60,3 persen dari total penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan menuai perhatian dan perdebatan di kalangan pejabat, akademisi, dan masyarakat hingga saat ini.

Bank Dunia mencatat bahwa sekitar 171,8 juta jiwa masyarakat Indonesia, atau sekitar 60,3 persen dari total penduduk, berada dalam kategori miskin menurut standar pengeluaran di bawah USD 6,85 per hari, setara Rp 108 ribu. Angka ini berbeda jauh dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan per September 2024 hanya sebesar 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa.

Perbedaan mendasar terletak pada parameter pengukuran. Bank Dunia menggunakan angka median garis pengeluaran USD 6,85 per hari, yang merupakan standar untuk negara berpendapatan menengah atas (UMIC), kategori yang baru saja dimasuki Indonesia sejak 2023. Angka ini digunakan sebagai alat perbandingan antarnegara, bukan sebagai patokan langsung untuk kebijakan sosial di Indonesia.

Sementara itu, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, menghitung pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan berdasarkan harga dan pola konsumsi lokal. Pengukuran ini dilakukan secara rinci di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, sehingga dianggap lebih akurat menggambarkan kondisi riil masyarakat Indonesia.

Ketua Kelompok DPD RI Dr. H Dedi Iskandar Batubara S.Sos., S.H., M.S.P.., M.H.,C.IRBC.,CWC wilayah Sumatera Utara yang membidangi, Agama, Pendidikan dan Sosial angkat bicara terkait Data Bank Dunia melalui laporan Macro Poverty Outlook yang menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia.

Perspektif Islam tentang Kemiskinan

Mengomentari data tersebut, Ketua Kelompok DPD RI wilayah Sumatera Utara, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, menyoroti bahwa perspektif kemiskinan dalam Islam tidak hanya sebatas materi. Menurutnya, kemiskinan juga mencakup aspek spiritual yang sering terabaikan dalam pengukuran statistik global.

“Dalam Islam, kemiskinan tidak hanya soal materi, tetapi juga miskin spiritual. Seorang yang secara materi mapan namun minim pemahaman agama dan pengamalannya, menurut pandangan Islam, juga bisa dikategorikan miskin,” ujar Dedi saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (16/05).

Dedi menambahkan, di dalam Islam, ukuran kemiskinan dan kekayaan tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ia menjelaskan bahwa seseorang dikatakan fakir jika hanya mampu memenuhi kurang dari setengah kebutuhan pokoknya, sedangkan miskin adalah yang mampu memenuhi sebagian tetapi tidak seluruhnya.

Lebih lanjut menurut Dedi bahwa, “Woodbank itu hanya melihat perspektifnya, perspektif pendapatan per kapita, tidak di luar itu. Sehingga kemudian tidak equal kalau membandingkan antara pendapatan materi dengan in materi. Tapi Islam melihat dua hal itu menjadi subjek yang paling penting untuk menentukan dan mengukur,” pungkas Dedi Iskandar Batubara yang juga Ketua Al Jam\’iyatul Washliyah (Al Washliyah) organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara.

Tanggapan BPS dan Kontroversi Data

Kepala BPS Kota Medan, Hafsah Aprilia, menegaskan bahwa angka 6,85 dolar AS per hari dari Bank Dunia bukanlah indikator kemiskinan khusus Indonesia. Menurutnya, angka tersebut merupakan median dari garis kemiskinan di 37 negara berpendapatan menengah atas, yang baru saja dimasuki Indonesia sejak 2023.

“Hasil rilis Bank Dunia tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kemiskinan di Indonesia. Data kami menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan dasar sesuai kenyataan di lapangan,” jelas Hafsah.

BPS sendiri menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) dalam mengukur garis kemiskinan, yang mempertimbangkan pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan non-makanan.

Pengukuran ini dilakukan secara kolektif pada tingkat rumah tangga, sehingga dianggap lebih akurat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.