Eric Tohir Usulkan Anggaran 2026 Sebesar 604 Miliyar
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
- visibility 82
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengusulkan agar anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2026 ditingkatkan menjadi Rp 604 miliar.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR hari ini, Erick menjelaskan bahwa peningkatan anggaran ini bertujuan untuk mendukung berbagai program kerja serta penugasan pemerintah, termasuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan program strategis seperti Danantara.
“Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih, serta rencana restrukturisasi dari Danantara, menjadi fokus utama. Kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara agar berjalan efektif,” ujar Erick, 08/07).
Selain mendampingi Danantara, Kementerian BUMN juga berperan sebagai regulator yang akan bernegosiasi dengan pemerintah terkait berbagai penugasan, seperti program pembangunan desa dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebagai pemegang saham seri A, Kementerian BUMN juga bertugas mengelola Perum, menyetujui serta mengusulkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menyusun kebijakan strategis BUMN, serta mengangkat direksi dan dewan komisaris yang akan dikoordinasikan dengan Danantara.
“Kami terus berkoordinasi dalam proses pengangkatan direksi dan komisaris, serta menyetujui agenda RUPS dan hal-hal lain yang berkaitan,” tambah Erick.
Erick menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi negara di masa depan. Dengan performa BUMN yang lebih baik, jumlah dividen yang disetorkan ke negara melalui Danantara diyakini akan meningkat, sehingga tidak membebani keuangan negara.
“Nah, jadi kita tidak membebani keuangan negara. Justru, kita yakin akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara,” ujarnya.
Berdasarkan paparan yang disampaikan Erick, rincian penggunaan anggaran tahun depan terbagi ke dalam lima pos utama. Pertama, sebesar Rp111 miliar untuk kegiatan regulator BUMN; kedua, Rp118 miliar untuk pengawasan; ketiga, Rp101 miliar untuk pengelolaan sebagai pemegang saham seri A dan perbaikan kinerja BUMN Perum; keempat, Rp117 miliar untuk belanja pegawai; dan kelima, Rp157 miliar untuk administrasi dan operasional.
Sebelumnya, anggaran sebesar Rp150 miliar dinilai hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum dalam hal belanja pegawai dan operasional, sehingga peningkatan anggaran diharapkan dapat mendukung berbagai program strategis dan penguatan kinerja BUMN di masa mendatang.
- Penulis: mediagramindo
