Kang Dedi Dapat Apresiasi Menteri Hak Asasi Manusia, Ini Sebabnya
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
- visibility 210
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa program pendidikan siswa bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dapat diimplementasikan secara nasional, jika terbukti berhasil.
Pigai menekankan bahwa pendidikan di barak militer yang tidak melibatkan hukuman fisik tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan itu diberikan Pigai usai menerima kunjungan Dedi Mulyadi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (08/05).
Pigai menyampaikan akan menyarankan program tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Abdul Mu’ti.
“Kalau Jawa Barat sukses, sesuai kewenangan Kementerian HAM, kami akan menyampaikan kepada Mendikbud agar mengeluarkan regulasi agar model ini dapat dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program pendidikan di barak militer ini tidak melanggar hak anak dan bertujuan melatih kedisiplinan serta meningkatkan kualitas mental dan tanggung jawab siswa.
Ia menambahkan bahwa program ini membantu anak-anak yang selama ini sering bolos dan tidak mendapatkan lingkungan belajar yang baik di rumah maupun di sekolah.
Siswa yang mengikuti program akan mendapatkan pendidikan selama sekitar 28 hari, dilengkapi dengan pendampingan dari dokter, psikolog, dan guru mengaji. Mereka tetap mengikuti pendidikan formal, mengikuti ujian, dan terhubung dengan sekolah masing-masing. Selain itu, program ini juga dilakukan atas persetujuan orang tua siswa.
Dedi menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat akan menjadi mitra dalam pengawasan program ini. Mereka bertugas memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi selama pelaksanaan program.
Kepala Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera menurunkan tim untuk memantau jalannya pendidikan siswa bermasalah di barak militer. “Secepatnya,” katanya saat ditemui di lokasi.
Program ini diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi bangsa yang berkualitas, disiplin, humanis, dan bertanggung jawab sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dan cita-cita nasional.
Kata Kunci: Program Pendidikan Siswa Bermasalah di Barak Militer, Pendidikan di Barak Militer, Hak Asasi Manusia (HAM), Program Disiplin Siswa, Pendidikan Nasional, Dedi Mulyadi, Natalius Pigai, Jawa Barat, Pendidikan Formal dan Non-Formal, Pengawasan Hak Asasi, Indonesia Emas 2045.
- Penulis: mediagramindo
