KPK Operasi Tangkap Tangan Kadis PUPR Sumut
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
- visibility 86
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak dunia penegakan hukum dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyita perhatian publik. Kali ini, OTT dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis malam, 26 Juni 2025, terkait dugaan korupsi dalam proyek-proyek pembangunan di wilayah tersebut.
Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah orang termasuk Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara.
Topan diketahui baru saja dilantik sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari 2025 oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo.
Topan Ginting telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, bersama lima orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, keenam orang yang diamankan terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif.
“Kami mendalami dua klaster penerimaan terkait OTT ini, yaitu proyek-proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan proyek di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut,” ujar Budi Prasetyo, Sabtu (28/06).
KPK menyatakan bahwa operasi ini terkait dengan dugaan praktik suap dan gratifikasi dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan yang dikelola oleh Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satker PJN Wilayah I Sumut.
Sebelumnya, Topan Ginting pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan serta pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan.
KPK berkomitmen untuk terus menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Penyelidikan ini menjadi perhatian publik dan diharapkan mampu mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
- Penulis: mediagramindo
