Ogah Bayar Hutang Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ini Kata Menkeu
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
- visibility 117
- print Cetak
Foto Instagram keretacepat_id
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan secara tegas bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Pernyataan ini disampaikan Menkeu usai mengikuti Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10).
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa dana dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Danantara, yang diperkirakan mencapai Rp 80 hingga 90 triliun per tahun, cukup untuk menutupi pembayaran utang sebesar Rp 2 triliun per tahun yang harus dibayar oleh proyek kereta cepat tersebut.
Ia menilai, dividen dari Danantara mampu menutupi beban utang tahunan tanpa harus membebani APBN.
“Sudah saya sampaikan (soal tidak mau membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena Danantara menerima dividen dari BUMN yang jumlahnya cukup besar, hampir Rp 80-90 triliun. Itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya.
Lebih lanjut, Menkeu menyatakan bahwa Danantara akan mempelajari usulan dari pihaknya terkait pembayaran utang tersebut, menegaskan bahwa solusi pendanaan akan diupayakan melalui mekanisme yang tidak membebani keuangan negara.
Diketahui, utang yang harus dibayar oleh proyek kereta cepat Whoosh mencapai Rp 2 triliun setiap tahunnya, sebagai bagian dari kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi PT KCIC kepada kreditur.
Pihak pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan utang tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak membebani APBN.
Sementara itu, sejumlah pihak menyambut positif langkah Menkeu yang menegaskan tidak akan menggunakan dana negara untuk membayar utang proyek kereta cepat, mengingat potensi pengelolaan dana dari BUMN yang cukup besar untuk menutup kewajiban tersebut.
- Penulis: mediagramindo
