Operasional Koperasi Merah Putih Ditargetkan Bulan Ini
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
- visibility 135
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 15.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa beroperasi secara efektif pada Agustus 2025. Target tersebut disampaikan Zulkifli saat beraudiensi di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (20/08).
Kementerian menggariskan langkah percepatan operasional melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang khusus menangani operasional koperasi desa merah putih di tingkat Kabupaten/Kota. Menko Zulkifli juga memetakan lokasi-lokasi yang dinilai mampu mendukung capai 15.000 unit koperasi yang bakal berjalan.
“Besok nanti yang di Jawa Timur dan seterusnya-seterusnya, selanjutnya kita akan bagi tugas di mana saja, agar 15.000 bulan ini itu bisa selesai atau menambah personael secara cepat,” ujar Zulkifli, yang juga Ketua Satgas Nasional Percepatan Kopdes Merah Putih.
Ia menegaskan bahwa percepatan operasional diperlukan agar dampak ekonomi segera bisa dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan koperasi desa kelurahan ini juga diharapkan dapat memotong rantai pasokan yang panjang dan mengguyur pasokan pangan ke desa dan kelurahan.
“Koperasi desa kelurahan ini penting sekali sebagai infrastruktur penting untuk pemerintah menyalurkan bantuan, untuk menyalurkan operasi pasar, sekaligus memotong rantai pasokan yang panjang dan meminimalisir rentenir-rentenir, tengkulak-tengkulak yang ada di desa dan juga berfungsi sebagai off-taker dari hasil pertanian seperti gabah dan jagung,” tutur dia.
Kemenko Pangan menegaskan bahwa keberhasilan KDMP akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari akses bantuan hingga stabilisasi pasokan pangan di tingkat desa hingga wilayah kelurahan.
Program ini juga diharapkan memperkuat peran koperasi sebagai instrumen perekonomian lokal yang lebih mandiri.
Sejumlah pengamat kebijakan pangan melihat inisiatif ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat distribusi bantuan pangan, menekan biaya logistik, serta memperkecil peluang praktik tidak sehat di rantai pasokan.
Namun, mereka juga menekankan pentingnya pengawasan transparan dan kapasitas operasional satgas agar target 15.000 koperasi bisa benar-benar terwujud dan memberi dampak seperti yang diharapkan.
- Penulis: mediagramindo
