Sri Mulyani Lantik 139 Pejabat, Tekankan Peran DJP dan DJBC.
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Jumat, 13 Jun 2025
- visibility 134
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik 139 pejabat tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Jumat (13/6/2025).
Pelantikan ini meliputi pejabat dari berbagai direktorat jenderal, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Dalam pidatonya di hadapan pejabat yang dilantik, Sri Mulyani menegaskan pentingnya kedua institusi tersebut dalam mengamankan penerimaan negara. Ia meminta DJP dan DJBC untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
“DJP adalah tulang punggung utama penerimaan negara. Oleh karena itu, dalam mengumpulkan penerimaan pajak, kita perlu melakukan perbaikan struktural dan fungsional, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusianya,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan.
Ia menambahkan bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem perpajakan, seperti pengembangan Core Tax System (Coretax) agar dapat berfungsi optimal dalam menjalankan tugasnya secara efisien, akuntabel, dan adil.
Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti peran DJBC sebagai ujung tombak perdagangan internasional. Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola dan penguatan fungsi enforcement serta intelijen di perbatasan, mengingat ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap perdagangan internasional.
“Perekonomian kita sangat bergantung pada kemampuan menjaga ekonomi di perbatasan. Ini tidak hanya soal enforcement, tetapi juga intelijen untuk menandai titik-titik rawan baru berdasarkan konstelasi politik,” kata Sri Mulyani.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa di era media sosial dan keterbukaan informasi saat ini, kedua institusi tersebut akan terus diawasi oleh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci, di mana masyarakat pun berhak menuntut pelayanan maksimal dan hasil dari pajak yang mereka bayarkan.
“DJP dan DJBC akan menjadi institusi yang selalu disorot publik. Masyarakat akan menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka, menuntut transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kita harus mampu menjawab tantangan ini dengan cepat dan cerdas,” tutup Sri Mulyani.
Pelantikan pejabat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja kedua direktorat dalam mendukung target penerimaan negara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
- Penulis: mediagramindo
