Aparatur Sipil Negara di Sumut Terpapar Judi Online: 1.038 ASN Terlibat!
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
- visibility 100
- print Cetak
ASN Terpapar Judol di Pemprovsu
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Medan – Sebuah laporan mengejutkan datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), yang mengungkap bahwa sebanyak 1.038 Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar praktik judi online atau judol.
Hal ini terungkap dalam pernyataan Kepala Inspektorat Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, yang merujuk pada instruksi Gubernur Bobby Nasution saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sumut baru-baru ini.
Sulaiman menyatakan bahwa Gubernur Nasution telah menginstruksikan kepada pihaknya untuk melakukan penelusuran mendalam terhadap seluruh rekening ASN dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki mental dan sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintah setempat.
“Ini merupakan tindakan serius yang harus diambil. Kami ingin memastikan bahwa seluruh ASN di Sumut bersih dari praktik perjudian yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap aparatur negara,” ungkap Sulaiman, Rabu (24/09).
Sulaiman juga menjelaskan bahwa meskipun saat ini para ASN yang terlibat masih dalam tahap pembinaan, Pemprov Sumut berkomitmen untuk menerapkan tindakan tegas terhadap ASN yang masih terpapar judi online di tahun 2026 mendatang.
“Kami akan lebih ketat dalam menegakkan disiplin. Jika kedapatan kembali terlibat dalam praktik judi, sanksi akan diberikan tanpa ampun,” tegasnya.
Sebelumnya, hasil audit yang dilakukan oleh PPATK pada tahun 2024, yang diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut, menunjukkan adanya indikasi keterlibatan ASN dalam kegiatan yang melanggar hukum tersebut.
Permintaan untuk melakukan audit ini sendiri berasal dari Gubernur Bobby Nasution, yang sangat peduli dengan keberlangsungan dan reputasi birokrasi di provinsinya.
Situasi ini menandai langkah penting bagi Pemprov Sumut dalam menegakkan disiplin dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik-praktik ilegal.
Masyarakat pun berharap agar tindakan-tindakan preventif dan penegakan hukum yang lebih tegas dapat segera diterapkan untuk mencegah munculnya kasus serupa di masa depan.
- Penulis: mediagramindo
