KPK Dalami Pembelian Private Jet Diduga Hasil Korupsi Dana Operasional Pemprov Papua
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Senin, 16 Jun 2025
- visibility 92
- print Cetak
Foto ilustrasi Meta AI
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan pembelian private jet menggunakan dana operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua.
Dugaan sementara menyebutkan bahwa jet pribadi tersebut dibeli dengan uang tunai yang diduga dibawa langsung dari Papua.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya menduga tersangka membawa sejumlah uang tunai dalam pembelian tersebut.
“Dalam transaksinya, KPK menduga pembelian private jet dilakukan secara tunai yang diduga dibawa dari Papua saat itu,” ujarnya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (16/06).
Budi menambahkan, bahwa uang tunai tersebut disimpan dalam 19 koper yang dibawa menggunakan pesawat. Ia belum mengungkapkan identitas lengkap pihak yang membawa koper berisi uang tersebut, karena proses pendalaman masih berlangsung.
“Kami masih mendalami siapa yang membawa uang tersebut dan apakah ada transaksi pembelian lain terkait kasus ini,” katanya.
Selain itu, KPK menduga bahwa private jet yang dibeli digunakan untuk kepentingan pribadi pihak-pihak terkait, bukan untuk keperluan kedinasan. “Di antaranya untuk kebutuhan pribadi,” imbuh Budi.
Kasus ini mencuat setelah KPK mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp 1,2 triliun.
Penyidik tengah melakukan upaya perampasan aset dari tersangka Lukas Enembe, Gubernur Papua yang telah meninggal dunia, dan tersangka lainnya, Dius Enumbi, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa penyidik terus mendalami keberadaan dan penggunaan private jet tersebut yang diduga hasil dari korupsi dana operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Papua tahun 2020-2022. Upaya-upaya pemulihan aset juga sedang dilakukan guna mengembalikan kerugian keuangan negara.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi dan penggunaan dana negara secara tidak sah. KPK berjanji akan terus mengungkap fakta di balik kasus ini dan menegakkan keadilan bagi negara.
- Penulis: mediagramindo
