Terkesan Membuka Luka Lama Gelar Pahlawan Untuk Presiden ke II
- account_circle mediagramindo
- calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
- visibility 383
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta – Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menyampaikan bahwa penetapan pahlawan nasional tahun ini merupakan hasil dari proses seleksi panjang yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dari kabupaten hingga pusat.
Ia menjelaskan, seluruh nama calon pahlawan telah melalui penilaian oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar di daerah, kemudian difinalisasi oleh Kementerian Sosial dan akhirnya disidangkan di Dewan GTK.
Fadli Zon mengungkapkan bahwa dari 49 nama yang diajukan tahun ini, sebanyak 24 dinyatakan sebagai prioritas dan 10 lainnya dipilih langsung oleh Presiden.
Ia menambahkan bahwa penetapan pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto menuai polemik, namun menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada rekam jasa perjuangan selama masa revolusi dan pembangunan nasional, bukan menilai aspek politik masa jabatannya.
“Pak Harto ikut Serangan Umum 1 Maret, pertempuran di Ambarawa dan Semarang, serta menjadi Komandan Operasi Mandala untuk perebutan Irian Barat,” ujarnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh sejarawan Universitas Nasional, Andi Achdian. Ia menilai bahwa pengangkatan Soeharto dan aktivis buruh Marsinah secara bersamaan sebagai pahlawan nasional merupakan langkah simbolik yang paradoksal.
Ia bahkan menyebutnya sebagai “teater yang menyamarkan sesuatu,” dan menilai hal tersebut sebagai ironi serta tragikomedi karena korban penindasan justru dipertemukan dengan sosok yang pernah menjadi bagian dari sistem yang menindas mereka.
“Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional merepresentasikan upaya normalisasi kekuasaan Orde Baru. Dengan mengangkat Soeharto, kita seolah menulis ulang sejarah dengan membalikkan fakta,” kata Andi.
Selain itu, protes terhadap penetapan ini juga disampaikan oleh Jaringan GUSDURian. Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menyebut bahwa momentum Hari Pahlawan tahun ini menghadirkan dilema berat.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya diingatkan akan teladan dari para tokoh yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional, tetapi juga disuguhkan dengan kenyataan bahwa penguasa membuka luka lama dari sejarah kelam bangsa Indonesia.
- Penulis: mediagramindo
