Mensos: Kemiskinan adalah tantangan peradaban, Perkuat fondasi keadilan sosial

Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan kemiskinan bukan sekadar soal angka dan ekonomi, tetapi merupakan tantangan peradaban.

“Kemiskinan bukan sekadar masalah angka juga bukan sekadar ekonomi. Kemiskinan adalah tantangan peradaban. Mengatasi kemiskinan berarti menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi,” kata Mensos dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin (28/04)

Ia mengatakan mengatasi kemiskinan berarti menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi.

Mensos lantas mengutip pasal 1 ayat (1), undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sementara itu, mengutip data terbaru Badan Pusat Statistik per Maret 2025, tercatat angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat berada pada 7,08 persen.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada wajah anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu tanpa akses kesehatan, dan keluarga-keluarga yang hidup dalam keterbatasan,” kata Mensos.

Untuk itu, Kementerian Sosial mendorong dua pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, yakni melalui Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurutnya, Sekolah Rakyat akan hadir di tengah masyarakat miskin sebagai ruang pendidikan alternatif yang tak hanya mengajarkan pelajaran dasar, namun juga keterampilan praktis, kepemimpinan sosial, dan jiwa kemandirian.

“Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang. Sesungguhnya, kemiskinan tidak cukup dilawan dengan bantuan sesaat, tetapi harus diatasi melalui pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan,” imbuhnya.

Tahun ini, ia menyebutkan pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, Mensos juga menyoroti pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen vital dalam memastikan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.

DTSEN, lanjutnya, merupakan sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu,” kata Mensos.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.

“Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat,” ujarnya.