Wisata Tangkahan Tidak Nyaman Untuk di Kunjungi, Ini Faktanya

Langkat – Detik-detik pengendara yang melintas di kawasan objek wisata Tangkahan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah beredar video yang menunjukkan aksi pungli oleh sejumlah oknum tak bertanggung jawab.

Video berdurasi sekitar satu menit tersebut memperlihatkan pelaku menghentikan kendaraan satu per satu dan meminta uang sebesar Rp 10 ribu dari pengendara.

Kejadian ini memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Bupati Langkat, Syah Afandin, yang langsung menyatakan sikap tegas terhadap praktik pungli tersebut.

Dalam pernyataannya, Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mentolerir praktik pengutipan liar di kawasan wisata yang seharusnya menjadi objek yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.

“Saya tidak mentolerir praktik pungli dalam bentuk apapun. Ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi soal menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah,” ujar Syah Afandin, yang akrab disapa Ondim.

Ia menegaskan bahwa hari ini tidak ada ruang bagi pelaku pungli di kawasan Tangkahan dan menginstruksikan aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku, Selasa (10/06).

Selain itu, Bupati Langkat juga menegaskan bahwa pungli sekecil apapun adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Sebagai langkah tindak lanjut,

Pemkab Langkat akan melakukan pembenahan sistem pengelolaan retribusi dan menginstruksikan Dinas Pariwisata untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan retribusi yang ada, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seruan penindakan pun datang dari Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan) Institute Sumut, Abdul Rahim. Ia mendesak aparat penegak hukum agar segera menangkap pelaku pungli dan menyelidiki apakah ada kaitan dengan oknum ormas tertentu atau pihak lain yang bekerja sama dengan pejabat daerah.

“Polisi harus tegas dalam menindak pelaku pungli, dan telusuri aliran dana serta siapa saja yang terlibat. Pungli ini sangat menghambat investasi dan mengurangi kepercayaan wisatawan,” tegas Rahim. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan TNI-Polri untuk memberantas pungli secara tegas di seluruh Indonesia.

Rahim menduga adanya oknum di balik pungli tersebut, bahkan beredar dugaan bahwa pungli di kawasan Tangkahan mungkin berkedok sebagai retribusi resmi, namun sebenarnya dilakukan secara illegal.

Ia juga menegaskan perlunya koordinasi antara aparat kepolisian, TNI, hingga pemerintah desa dan kecamatan untuk menelusuri sumber dan distribusi uang pungli tersebut.

Sementara itu, kawasan wisata Tangkahan yang terkenal dengan keindahan alamnya dan berbagai aktivitas petualangan, kini terganggu oleh maraknya aksi pungli yang merusak citra dan mengurangi kenyamanan wisatawan.

Saat libur panjang tiba, kawasan ini selalu dipadati pengunjung domestik maupun mancanegara, termasuk artis ibu kota yang menyukai keindahan alamnya.

Seperti disampaikan wisatawan asal Jakarta, Ali (28), yang berkunjung bersama keluarganya, praktik pungli ini sangat mengganggu kenyamanan mereka.

“Kami harus membayar retribusi di beberapa titik, bahkan ada yang tidak resmi. Ini sangat mengganggu pengalaman berwisata,” ujarnya.

Ali berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas agar praktik pungli ini tidak terus berlanjut dan mengganggu keindahan serta ketertiban kawasan wisata.

Kawasan wisata Tangkahan secara umum tetap menawarkan berbagai aktivitas menarik, seperti melihat flora langka, bertemu fauna endemik, menyeberangi jembatan gantung, bermain di air terjun, dan memandikan gajah.

Namun, keberadaan pungli yang terus berlangsung berpotensi menurunkan kepercayaan wisatawan dan menghambat perkembangan pariwisata di daerah tersebut.

Pihak berwenang dan aparat penegak hukum diharapkan tidak tinggal diam, dan segera melakukan tindakan tegas agar praktik pungli ini hilang dari kawasan wisata Tangkahan.

Keamanan dan kenyamanan wisatawan harus menjadi prioritas agar destinasi ini tetap eksis dan mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.