Kebijakan Andra Soni Blunder Terkesan Memihak Siswa Merokok Disekolah

LEBAK – Keputusan Gubernur Banten, Andra Soni, untuk menonaktifkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, menuai kritik tajam dari kalangan akademisi dan masyarakat luas. Kebijakan tersebut diambil setelah viralnya insiden penamparan siswa oleh Kepsek yang terkait dengan kasus pelanggaran disiplin di lingkungan sekolah.

Pengamat pendidikan dari Universitas Serang Raya (Unsera), Rizal Fauzi, menyatakan bahwa langkah tersebut tergesa-gesa dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai, tindakan menonaktifkan Kepsek secara cepat tanpa melalui proses evaluasi yang matang dapat memperburuk situasi dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Sebelumnya, kejadian ini bermula saat Kepsek Dini Fitria memergoki salah satu siswanya, ILP, merokok di area sekolah saat kegiatan Jumat bersih pekan lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, Dini mengaku kecewa bukan karena pelanggaran tersebut, melainkan karena siswanya tidak jujur dan berbohong saat ditegur.

Dalam suasana emosional, ia sempat menampar pelan siswanya, meskipun dalam pernyataannya menyebut tidak ada pemukulan keras.

Peristiwa ini kemudian memicu gelombang protes dan dukungan terhadap Kepsek di media sosial, yang menilai tindakan Dini merupakan bentuk disiplin yang manusiawi dan tegas.

Namun, Gubernur Andra Soni langsung mengambil langkah tegas dengan memerintahkan agar Kepsek Dini Fitria segera dinonaktifkan dari jabatannya.

Video yang beredar luas menerangkan Kepsek , Dini Fitria bertindak berdasarkan intuisi dan emosi saat menegur siswanya.

“Saya kecewa bukan karena dia merokok, tapi karena tidak jujur. Saya spontan menegur dengan keras, bahkan sempat memukul pelan karena menahan emosi.”

“Tapi, saya tegaskan, tidak ada pemukulan keras,” jelas Dini dalam video yang beredar di Sosial Media, Rabu (15/10).

Ia menegaskan bahwa tidak ada pemukulan keras dan bahwa tindakan tersebut diambil untuk menjaga disiplin dan moralitas di lingkungan sekolah.

Sementara itu, sejumlah kalangan pendidikan dan masyarakat menilai bahwa penonaktifan secara cepat dapat mengabaikan proses evaluasi dan dialog yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah disiplin di sekolah.

Kritikus berpendapat, pendekatan yang lebih manusiawi dan komunikasi yang konstruktif harus menjadi prioritas dalam menangani insiden semacam ini.

Kebijakan Gubernur Banten, Andra Soni, menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Beberapa mendukung langkah tegas pemerintah daerah, sementara lainnya mengingatkan pentingnya penanganan yang adil dan berimbang dalam menyikapi insiden di lingkungan pendidikan.