Polemik Ketua DPRD Simalungun, Anton Sihombing Yakin Segera Dirampungkan

Simalungun – Anggota Dewan Etik Partai Golkar, Anton Sihombing, menyatakan keyakinannya bahwa polemik terkait penentuan posisi Ketua DPRD Simalungun yang melibatkan kader Golkar akan segera diselesaikan. Ia optimistis bahwa masalah tersebut dapat diatasi sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada 2025 mendatang.

“Saya yakin sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, masalah ini akan selesai dengan baik. Kami di Dewan Etik terus memantau perkembangan ini dan memastikan semua pihak menjalankan mekanisme partai secara tertib,” ujar Anton saat ditemui di salah satu warung kopi di pematangsiantar, Kamis (12/12/2024).

Anton Sihombing menyebut bahwa dinamika ini adalah bagian dari proses politik yang wajar di tubuh partai besar seperti Golkar. “Golkar adalah partai terbuka. Dalam proses seperti ini, diskusi dan perbedaan pandangan pasti ada. Yang penting, semuanya harus berorientasi pada kepentingan partai dan masyarakat,” imbuhnya.

Namun, Anton Sihombing juga menyoroti pemborosan anggaran yang terjadi di DPRD Simalungun akibat penundaan pelantikan Ketua DPRD. Sebelumnya, DPRD Simalungun telah melantik Wakil Ketua DPRD, tetapi pelantikan Ketua DPRD dari Partai Golkar hingga kini belum dilakukan.

“Penundaan ini tentu berdampak pada anggaran dan efisiensi kerja DPRD. Hal ini perlu segera diselesaikan agar tidak membebani masyarakat dan roda pemerintahan bisa berjalan optimal,” ujar Anton.

Menurut beberapa sumber, penundaan pelantikan Ketua DPRD disebabkan oleh tarik-ulur kepentingan di internal Partai Golkar. Meskipun begitu, Anton menegaskan bahwa Partai Golkar sedang berupaya menyelesaikan persoalan ini tanpa menimbulkan dampak lebih besar.

Dalam pembahasan ini, Anton Sihombing juga menyampaikan dukungannya kepada Sugiarto, salah satu kader Golkar, sebagai calon kuat untuk posisi Ketua DPRD. “Saya melihat Sugiarto memiliki kapasitas dan pengalaman untuk memimpin DPRD. Dia adalah kader terbaik yang mampu mengemban amanah ini,” katanya.

Anton Sihombing mengimbau seluruh pihak di DPRD Simalungun untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan politik. “Mari kita segera selesaikan proses ini. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat, jadi segala hambatan administratif atau politik harus kita hilangkan demi kelancaran pelayanan publik,” tegasnya.

Masyarakat Simalungun kini menanti solusi cepat dari Golkar dan DPRD untuk memastikan kepemimpinan di DPRD berjalan tanpa hambatan, demi mendukung program pembangunan daerah secara maksimal.